“Jabatan ini bukan sekadar formalitas. ASN harus menjadi teladan dalam hal integritas. Jangan hanya loyal kepada pemimpin, tapi pegang teguh hukum dan kode etik sebagai aparatur negara,” ujar Farhan.
Farhan juga mengapresiasi suasana harmonis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang memungkinkan proses rotasi dan promosi pejabat berjalan tanpa gejolak politik.
Ia mengingatkan pentingnya memahami dinamika ketatanegaraan di tengah perubahan politik nasional, termasuk terkait penundaan pilkada serentak. Dalam kondisi ini, birokrasi dituntut untuk tetap adaptif dan profesional.
“Jangan pernah jadikan jabatan sebagai alat tukar kepentingan. Kita harus berpegang pada hukum, bukan pada siapa yang sedang berkuasa,” tegas Farhan.