BANDUNG, PastiNews – Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang meluncurkan pendidikan antikorupsi.
‘Bahkan, dalam presidensial G20 mengamanatkan bahwa kurikulum pendidikan antikorupsi harus dilaksanakan di seluruh sekolah,’ jelas Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dedi Supandi saat “Peresmian Sekolah Antikorupsi” di SMAN 6 Depok, Jln. Limo Raya No.30, Meruyung, Kota Depok, pekan lalu.
Kadisdik pun menyampaikan beberapa kabar baik terkait prestasi yang telah diraih Disdik Jabar.
Pertama, Disdik Jabar mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai dinas pendidikan dengan pengelolaan dana BOS dan DAK terbaik nasional.
Kedua, lanjutnya, ada 39 sekolah baru di Jabar, yaitu 31 swasta dan 8 negeri. Ketiga, Jabar sudah memiliki kurikulum khusus, yakni Kurikulum Antikorupsi.
Nantinya, tambahnya, pendidikan antikorupsi dimasukkan dalam mata pelajaran PPKN 2 jam per minggu. Termasuk, menghadirkan praktik-praktik baik.
‘Untuk siswa, ke depannya berinovasi membuat video yang bercerita tentang pendidikan antikorupsi. Misalnya, membuat video tentang teman kelasnya yang meminjam pensil tidak dikembalikan. Lalu, ditegur, namun siswa yang meminjam menyepelekan karena hanya berupa pensil. Tapi, sang peminjam menjelaskan kalau seperti itu merupakan tindakan korupsi,’ paparnya.
Menurut Kadisdik, hal-hal seperti itulah praktik baik.
‘Saya berharap, para kepala sekolah mengeluarkan inovasinya. Kita sudah sepakat dengan kantor cabang dinas, semua diserahkan ke cabang dinas. Maka, inovasi cabang dinas harus terus digali,’ pesannya.
Ke depan, pihaknya ingin membangun siswa yang memiliki karakter. “Ini merupakan cikal bakal pendidikan antikorupsi,” tegasnya.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar, Asep Nana Mulyana pun mengapreasi Disdik Jabar yang telah melakukan banyak inovasi dan prestasi.
‘Pendidikan antikorupsi adalah hasil kolaborasi bersama Disdik Jabar sehingga menjadi kurikulum pertama di Indonesia,’ ungkapnya.
Ia menegaskan, korupsi adalah kejahatan yang sangat serius dan memiliki sanksi berat.
‘Pendidikan antikorupsi ini cikal bakal tumbuhnya kebaikan yang bisa dikembangkan di seluruh tempat (sekolah), terutama Jabar,’ tuturnya.
Walikota Depok, Mohammad Idris menerangkan, sekolah pendidikan antikorupsi yang juga disanding dengan kejaksaan negeri ini berinisiasi membangun klinik intoleransi.
‘Ini kebanggaan karena pertama kali di Jabar. Kita tidak ingin hanya sekadar kampanye, tapi benar-benar diinternalisasi kepada anak-anak kita karena merekalah calon pemimpin bangsa dan negara kita,’ pungkasnya.
Peresmian sekolah pendidikan antikorupsi ini dihadiri pula oleh Kepala KCD II, Otin Martini, Kajari Depok, dan Direktur Klinik Pancasila. ***
