Sementara anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Erwin menilai, pemberian bantuan sosial pemerintah kerap menjadi persoalan antara masyarakat dengan aparat kewilayahan.
Hal tersebut karena banyak harapan masyarakat yang menginginkan mendapatkan bantuan. Maka dari itu perlunya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah melalui aparat kewilayahan sejelas mungkin, terkait alur dan mekanisme untuk memperoleh bantuan sosial tersebut.
“Dari beberapa kejadian, bantuan sosial ini kerap jadi akar masalah kegaduhan di masyarakat. Karena ketidakpahaman masyarakat dan kurangnya sosialisasi juga edukasi dari proses mendapatkannya. Untuk itu, bantuan sosial dampak kenaikan BBM ini, harus dijelaskan sejelas-jelasnya agar masyarakat menjadi paham dan tidak terjadi kegaduhan,” ujarnya.
