BANDUNG, PastiNews – Terkait terbengkalai dan rusaknya halte bus Trans Metro Bandung (TMB) atau shelter di Kota Bandung terus menuai kritik. Bahkan kondisinya sangat memprihatinkan mengingat fasilitas publik tersebut menggunakan anggaran yang cukup besar.
Maka itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam hal ini dinas terkait dinilai yang paling bertanggungjawab karena telah abai sebagai implementator kebijakan.
Sebab, tegasnya, dinas atau instansi terkait yang secara prosedural dan formal memiliki tugas yang harus memelihara atau memantau. Karena letaknya pada monitoring, evaluasi atau pemantauan hasil kebijakan yang tidak konsisten dilakukan.
Demikian diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik yang juga Sekjen Forum Komunikasi Dekan FISIP PTS se Indonesia (FK-DKISIP) Drs. Tatang Sudrajat, saat dimintai tanggapannya, Senin 14 November 2022.
