
Disamping itu, yang terjadi saat ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi yang ditetapkan, sehingga berbagai pelanggaran pun tak dapat dihindari.
‘Yang diijinkan 50 dibangun 70, diijinkan 60 dibangun 90, artinya kan tidak sesuai dan pasti harus dibongkar. Saya tidak mendiskreditkan masyarakat, namun mencoba memproporsionalkan masyarakat untuk menyikapi regulasi. Karena kepentingan ekonomi melebihi kepentingan dampak, ini yang terjadi,’ jelas Sekretaris Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Diciptabintar) Kota Bandung Rulli Subhanudin saat ditemui di kantornya, Senin 8 Mei 2023.
Dia memberikan contoh, misal seseorang memiliki kos-kosan 10. Jika dilihat dari sisi ekonomi tentu tidak masuk, nah biar masuk kalau bisa 20 kamar, artinya apa, kepentingan ekonomi melebihi kepentingan dampak, akibatnya macet, bangunan menjadi besar, banjir. Inilah yang harus kita selesaikan secara bersama sama, karena peran serta masyarakat sangat penting,’ paparnya.
Dia menjelaskan, prinsipnya, salah satu tupoksi Dinas Cipta Bintar adalah melakukan pengendalian dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan.
Aspek pengendalian perencanaan adalah setiap masyarakat yang akan melakukan pembangunan, harus mengantongi perizinan yang didahului oleh rekomendasi – rekomendasi.
‘Nah di aspek tata ruang ini, kita melakukan pengendalian dan perencanaan dengan outputnya adalah keterangan rencana kota (KRK) berikut turunannya,’ bebernya.
Terkait salah satu bentuk pengendalian banjir di Kota Bandung adalah dengan membuat sumur resapan dangkal, menurutnya harus ada RTH ruang terbuka.
‘Gambar yang diberikan pemohon yang akan melakukan kegiatan pembangunan, kita periksa, sumur resapannya disarankan, jangan sampai si air yang ada di persil itu membebani jaringan insfrastruktur, maupun gorong-gorong, sehingga diasumsikan bisa meminimalisir beban gorong-gorong,’ ucapnya.
Rangkaian ini merupakan kolaborasi dari beberapa regulasi yang ujung ujungya untuk memberikan batasan-batasan kepada masyarakat untuk mendapatkan kota yang Liveble, yang sesuai.
‘Sekarang begini ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan, punten punten, kemampuan masyarakat untuk memproporsikan dirinya terhadap regulasi, masih sangat rendah atau kurang. Artinya untuk membangun sebuah kawasan dengan skala kota, peran serta masyarakat sangat penting, membangun sesuai perijinan, dan tidak buang sampah sembarangan,’ pungkasnya. ADV
foto : pasjabar