BANDUNG, PastiNews – Guna menggejot Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), BKKBN Perwakilan Jawa-Barat menggandeng beberapa lembaga seperti Balai Diklat KKB Bogor, Garut, dan Cirebon.
Pasalnya, dari 11.754, baru 1.395 keluarga di Jawa Barat sudah mengakses PPKS yang dibentuk BKBN Jawa Barat.
“BKKBN Jabar memiliki indikator kinerja sebanyak 11.754 keluarga yang mengakses PPKS. Saat ini, jumlah capaian keluarga yang mengakses PPKS se-Jawa Barat per 26 September 2023 sebanyak 1.395 keluarga atau baru 11,8 persen,” terang Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Fazar Supriadi Sentosa saat membuka webinar bertajuk “Sinergi Penyuluh KB dan Tenaga Perawat dalam Pelayanan Publik melalui PPKS di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Provinsi Jawa Barat” secara virtual Rabu, 27 September 2023.
Tak hanya itu, BKKBN juga berkolaborasi dengan DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Barat untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui layanan PPKS di Balai Penyuluhan Bangga Kencana.
“Ketahanan suatu keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Keluarga yang tidak memiliki ketahanan dalam keluarga akan menjadi rentan terhadap berbagai masalah, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan luar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut BKKBN membentuk PPKS,” tambah Fazar.
“Perkembangan saat ini, ada satu PPKS rujukan bernama PPKS Sauyunan di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada juga PPKS yang berbasis organisasi keagamaan seperti PPKS Aisyiah dan juga masih banyak lagi bentukan PPKS di Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.
Selain itu, mulai 2022 telah terbentuk 41 PPKS yang telah mendapat dukungan dana Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Dari 41 PPKS yang mendapat dukungan dana BOKB, ada 10 PPKS yang tidak terdaftar di Sistem Informasi Keluarga (Siga).
Sementara PPNI siap membantu program-program BKKBN, khususnya meningkatkan peran PPKS dalam memberikan pelayanan kepada keluarga di Jabar.
“Tercatat sekitar 99 ribu perawat di Jawa Barat bisa bersama-sama mengembangkan PPKS. Selain itu, PPNI juga memiliki potensi infrastruktur kesehatan berupa klinik hingga kelurahan. Mudah-mudahan potensi besar ini bisa meningkatkan layananan bagi keluarga Jawa Barat, baik perluasan maupun peningkatan kualitas layanan,” pungkas Budiman, Ketua DPW PPNI Jabar. ***
