BANDUNG, PastiNews – Diduga tidak transparan dalam proses lelang gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ratusan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (LSM PMPRI) melakukan aksi demo di Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), Jalan RE Martadinata No 119, Kota Bandung,Rabu (6/12/2023).
Menurut Sekretaris Jenderal LSM PMPRI Anggi Dermawan, ada pemufakatan jahat oleh oknum Pokja dengan Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Karena itu pihaknya bakal melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Proses lelang yang tidak transparan akan merugikan para peserta lelang dalam hal persaingan usaha. Bahkan, rakyat Indonesia juga turut dirugikan,” tegas Anggi, saat demonstarsi.
Pihaknya juga menduga, pembangunan gedung IPDN ini terjadi kongkalingkong BP2JK Wilayah Jawa Barat dan Satuan Kerja Kementerian PUPR.
Karena itu, Anggi meminta pertanggungjawaban Pokja dan PPK. Tak hanya itu, dia juga meminta Menteri PUPR harus bertanggung jawab secara hukum jika terbukti melakukan pelanggaran.
Pihaknya menuding, kecurangan dilakukan oleh Joko Triyo bekerjasama dengan Satker Cipta Karya Kementerian PUPR, Iqbal Perkasa untuk memenangkan salah satu peserta tender lainnya dengan cara yang tidak jujur.
“Kecurangan ini melanggar prinsip persaingan terbuka, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tandas Anggi.
Aksi demo ini menemui jalan buntu, karena Kepala BP2JK Wilayah Jawa Barat ogah menerima perwakilan pendemo.
Meski sempat memanas karena ada orang yang mengaku dari BP2JK bersikap arogan, namun massa tidak terpancing.
Sementara Kapolsek Bandung Wetan, Kompol Danu Raditya Atmaja mengatakan, pihaknya menurunkan 125 personil untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.
“Alhamdulillah, demo berjalan kondusif,” ucap Kapolsek.
Dikatakan, pendemo bakal menggelar aksi serupa pekan depan, menuntut diterima langsung oleh Kepala BP2JK.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BP2JK Wilayah Jawa Barat tidak bersedia memberikan tanggapan. ***
