BANDUNG, PastiNews – Kehadiran bank emok (rentenir) ditengah masyarakat, tentunya ada penawaran dan permintaan. Walau sering diingatkan baik melalui sosialisasi saat kunjungan ke beberapa wilayah, masyarakat tampaknya lebih memilih meminjam uang ke rentenir daripada kredit ke bank pemerintah.
Anggota DPRD Kota Bandung H. Andri Rusmana, S.Pd.I., menjelaskan, hampir semua wilayah yang dikunjungi, masyarakat meminjam ke bank emok. Selain gampang dan tidak ribet, dengan jaminan, uang yang diperlukan didapat dengan mudah.
“Padahal jelas-jelas rentenir itu mencekik masyarakat dengan bunga yang cukup tinggi. Ini yang harus kita sadari, masyarakat jangan mudah tertipu dengan bujuk rayu dan iming-iming uang mudah, karena sekali tidak mampu mencicil, bunganya terus berlipat, hingga agunan seperti motor, mobil bahkan rumah akan berpindah tangan, ini yang banyak terjadi,” jelas Andri saat ditemui diruangannya, DPRD Kota Bandung sesaat sebelum Rapat Paripurna, di Auditorium DPRD Kota Bandung, Kamis (02/05/2024).
Karena itu, dengan dicanangkan Bandung Bebas Bank Emok, pihaknya mengapresiasi dan mendukung langkah pemberantasan bank emok.
“Kita mendukung, namun perlu dipikirkan teknis dilapangannya seperti apa, termasuk mungkin anggaran untuk satgas-satgas rentenir yang harus disiapkan terkait pinjaman itu,” tambahnya.
Meski banyak masyarakat menolak kehadiran bank emok, namun sebelum masyarakat membayar pinjaman, akan sulit dilakukan.
“Untuk menumpas bank emaok, tidak bisa hanya dengan menolak mereka. Tentu saja dengan sosialisasi, bagaimana menyadarkan masyarakat itu sendiri. Bisa dimulai dari tingkat kecamatan ke kelurahan hingga tingkat RT. Bahkan jika perlu dibuatkan satgas anti rentenir tingkat rt,” tegasnya.
“Bagaimana kita mau menolak bank emok, sementara si kreditur (masyarakat) belum membayar pinjamannya. Harus bayar dulu, baru kita bisa larang mereka (bank emok) tidak boleh masuk. Mungkin bisa ditangani oleh satgas-satgas anti rentenir, dibuat per kelurahan dimana sebelumnya dicanangkan oleh kecamatan, lalu mungkin per rt. Artinya, semua ikut terlibat,” tutur Andri.
Karena itu, Pemkot Bandung harus hadir di setiap permasalahan termasuk bank emok.
“Jadi masalah bank emok, harus segera dicarikan solusinya. Hasil survey, masyarakat ditawari pinjaman, jawabannya adalah iya. Bade nambut, sok manga atuh, (mau pinjam, silahkan). Padahal uangnya sendiri banyak, saat ditawari pinjaman, mau aja, masyarakat juga harus lebih cerdas,” tegas politisi Partai PKS ini lagi.
Dia meminta bank milik pemerintah seperti Bank Bandung, bjb dan juga Baznas Kota Bandung, mempermudah persyaratan.
“Untuk yang mengajukan kredit Mesra misalnya, harus dipermudah. Tinggal bagaimana pengawasannya yang diperkuat. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, bagaimana pendampingannya, pengawasannya, kan kalau pinjam begitu saja, ini untuk modal usaha, tiba-tiba sudah jadi motor, buat jalan-jalan, harus dipastikan pendampingan dan pengawasan. Jangan diberikan bantuan saja, namun bagaimana mereka diarahkan untuk usaha, jika dinilai berhasil, harus diapresiasi, ditambah lagi modalnya. kan platfond nya juga bisa dinaikkan kalau sukses,” ucap Andri.
Ketua Badan Anggaran Kota Bandung ini meminta Pemkot Bandung harus berani membuat aturan secara tegas, agar Kota Bandung Bebas Bank Emok.
“Tidak hanya bank emok, pinjol sebenarnya jauh lebih besar bahkan mengalahkan APBD Kota Bandung Rp7,4 triliun. Jabar sendiri menjadi daerah terbesar peminjam di Indonesia. Jadi ini tidak hanya menjadi tugas koperasi, satgas-satgas rentenir, namun tugas kita semua memberantas bank emok,” pungkasnya. (ADV)
