BANDUNG, PastiNews – Tampak raut kecewa di wajah para pengurus NPCI Kota Bandung. Bagaimana tidak, dana hibah yang diajukan oleh pegiat olahraga penyandang disabilitas sebesar Rp 16 miliar, hanya diakomodir Rp 4,5 miliar, tidak sampai setengahnya.
Padahal anggaran tersebut sangat penting bagi National Paralympik Committe Indinedia (NPCI) Kota Bandung.
Tak pelak, dengan terbatasnya anggaran, mau tak mau berbagai program yang telah di planning jauh-jauh hari, berantakan. Selain itu, gelar Juara Umum Pekan Paralympik Daerah (Peparda) VII 2026 di Kota Bogor, tentunya jadi taruhan.
“Kita menghadap DPRD tujuannya silaturahmi dan memperkenalkan pengurus baru NPCI Kota Bandung periode 2024-2029. Selain itu kita juga ingin mendapat dukungan anggaran yang kita ajukan tahun 2025,” beber Ketua NPCI Kota Bandung Yadi Sofyan usai audensi dengan komisi D DPRD dan Dispora Kota Bandung, Rabu (24/7/2024).
Meski begitu, pihaknya memaklumi. Karena hal ini juga akibat kurang gesitnya saat menyusun anggaran.
“Ternyata kita kurang cepat dalam menyusun anggaran dari awal gitu kan. Sehingga ketok palunya hanya Rp.4,5 miliar,” ungkapnya.
Namun, dengan anggaran Rp 4,5 miliar, pihak NPCI mengakui banyak program yang dipangkas.
“Menggangu sih menggangu, kita manfaatkan saja anggaran tersebut. Kedepannya akan kita perkuat lagi silaturahmi dengan unsur-unsur terkait seperti Dispora, DPRD dan juga pak Sekda,” kata Yadi.
Menanggapi hal itu, Ketua komisi D DPRD Kota Bandung Aries Supriyatna menyayangkan audensi tersebut. Karena dana hibah tahun 2025 sudah disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Walikota.
“Harusnya datang ke DPRD padaa saat pengajuan dana hibah ditahap awal. Sehingga kami bisa melibatkan diskusinya bisa lebih konprehensif. Bisa dengan SKPD pengampu, tim pertimbangan atau Tim Anggaran Pemerintah Daera (TAPD). Sehingga kita tidak membahas pengajuan hibah sudah di SK kan oleh Walikota. Karena kalau sudah di SK kan kita sulit untuk membantu,” terang Aries.
Sementara Kadispora Kota Bandung Edy Marwoto mengatakan pertemuan NPCI, Dispora dan Komisi D sangat penting.
Dia berharap, audensi jangan hanya bahas anggaran saja, namun program prioritas. Sehingga itu akan lebih diketahui oleh anggota DPRD Kota.
“Itu mungkin program ke depan yang harus kita bangun. Yang jelas harus dibangun komunikasi tidak hanya sebatas audensi sebatas dukungan anggaran meningkat atau tidak,” pungkasnya. Mal
