Ia menilai angkot harus berubah mengikuti pola layanan berbasis permintaan (on-demand) dan charter, bukan lagi sistem jalur tetap atau trayek yang justru membatasi fleksibilitas dan efisiensi angkutan umum.
Farhan menyebutkan, saat ini jumlah kendaraan pribadi di Kota Bandung hampir menyamai jumlah penduduknya, yang menjadi indikator kegagalan sistem transportasi publik.
“Jumlah penduduk Kota Bandung 2,6 juta, jumlah kendaraan pribadi bernomor D Bandung itu 2,3 juta. Artinya warga tidak percaya pada transportasi publik,” katanya.
Menurutnya, salah satu alasan masyarakat memilih kendaraan pribadi adalah karena angkutan umum dinilai tidak praktis, lambat, dan tidak terintegrasi. Sistem trayek dianggap tidak mampu menjawab dinamika mobilitas masyarakat urban saat ini.
