“Kami memanfaatkan kekuatan eksternal. Kami berperan sebagai koordinator dan regulator,” jelasnya.
Kolaborasi tersebut melibatkan:
1. PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial): Termasuk di dalamnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang didukung Kemensos, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dengan target 10 orang per kelurahan.
2. Karang Taruna: Berperan dalam proteksi sosial di tingkat komunitas.
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS): Dari 90 LKS yang terdaftar, sekitar 60 yang aktif, dan 40 di antaranya sangat aktif dalam program pendidikan dan kesehatan.
4. TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) Perusahaan: Menjadi mitra strategis dalam pendanaan dan program.
Sebagai pintu masuk aduan masyarakat, Dinsos Kota Bandung mengoperasikan Pusat Data Pelayanan dan Pusat Pelayanan Pelanggan. Yorisa mengakui kerap menerima laporan yang disampaikan dengan emosi dan kekecewaan.
