BANDUNG, PastiNews – Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain memantau pelaksanaan seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 di Telkom Sportainment Kota Bandung, Kamis, 15 Mei 2025.
Proses seleksi PPPK tahap 2 ini diikuti oleh tenaga non-ASN dan tenaga honorer yang telah aktif bekerja di lingkungan instansi pemerintah, termasuk para lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang melamar formasi guru.
Tahapan seleksi kompetensi menjadi penentu utama dalam rekrutmen PPPK tahun ini.
Dalam kunjungannya, Iskandar memberikan semangat dan apresiasi kepada seluruh peserta.
Ia menyampaikan, Pemerintah Kota Bandung berharap semua peserta bisa lolos, namun tetap harus realistis dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
“Pemkot tentu berharap semua peserta bisa lolos dan diangkat sebagai PPPK. Tapi kita juga harus memahami bahwa ada keterbatasan anggaran. Pembiayaan PPPK berasal dari APBD, termasuk tunjangan kinerja daerah yang harus kita tanggung,” ujar Iskandar.
Ia menegaskan, seleksi ini tetap harus dilakukan secara objektif dan profesional agar hasilnya adil serta sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Iskandar juga memberikan motivasi kepada peserta agar tidak berkecil hati jika belum lolos seleksi tahun ini.
“Ke depan, jika belum masuk PPPK sekarang, mungkin akan ada skema lain seperti PPPK paruh waktu. Jadi jangan menyerah, karena masih ada peluang dan kebijakan dari pemerintah pusat yang akan terus dikomunikasikan,” tambahnya.
Ia mengakhiri sambutannya dengan mendoakan yang terbaik bagi seluruh peserta dan berpesan agar menghadapi ujian dengan tenang.
“Selamat mengikuti ujian ini. Jangan stres, semoga semuanya mendapatkan hasil terbaik,” katanya.
Usai melakukan monitoring dan memberikan semangat kepada para peserta, Penjabat Sekda Kota Bandung juga menyempatkan diri menyaksikan langsung proses pemindaian hasil ujian dan live score peserta PPPK di ruang kontrol.
Hal ini menjadi bagian dari transparansi pelaksanaan seleksi serta bentuk perhatian serius pemerintah terhadap proses rekrutmen aparatur yang profesional dan kompeten.***
