“Bisa juga persoalan tersebut disebabkan banyak faktor. Bisa saja yang salah itu adalah pada saat perencanaan dan pada saat perumusan adanya program pembuatan shelter itu bukan berdasarkan analisis dan bukan berdasarkan formulasi kepentingan publik yang sesungguhnya,” bebernya.
Menurut Tatang, sejatinya fasilitas publik disediakan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan atau disediakan pemerintah atau negara kepada masyarakat. Namun yang terjadi di Kota Bandung, fasilitas yang sudah diberikan pemerintah justru kondisinya terbengkalai.
Oleh karena itu Tatang memiliki pandangan dari perspektif public policy atau kebijakan publik. Artinya, dijelaskan Tatang, sebuah kebijakan atau sebuah action dari pemerintah harus benar-benar secara komprehensif integral diformulasikan dengan baik, tepat dan akurat.
