BANDUNG, PastiNews – DPRD Jawa Barat menerima kunjungan delegasi International Union East Turkistan Organization (IUETO) yang dipimpin Nur Muhammad, perwakilan Turkistan Timur. Pertemuan itu membahas isu kemanusiaan terkait penderitaan komunitas Uyghur di Xinjiang Tiongkok . Dibahas pula peluang kerja sama ekonomi dan sosial budaya antara Indonesia dan Turki.
Delegasi IUETO saat itu menyampaikan keprihatinannya atas situasi masyarakat Uyghur yang mengalami pembatasan beragama, diskriminasi sistematis dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM). Komunitas Uyghur dilarang melaksanakan ajaran Islam, termasuk membaca Al Qur’an.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menegaskan, sikap politik luar negeri Indonesia itu kewenangan Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun untuk hal itu ia mendukung perjuangan IUETO, khususnya Uyghur, terlebih ini soal kemanusiaan, kebebasan beragama.
Ia berharap IUETO harus berkomunikasi dengan lembaga organisasi Islam di Indonesia, khususnya dengan Pemerintah Pusat yang akan mengkaji dan tahu yang harus dilakukan.
“Mudah-mudahan Jawa Barat dan Istanbul menjadi Sister City, bisa kerjasama dari sisi ekonomi dan budaya,” jelas Ono di Bandung (6/2/2025).
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menambahkan, meski kebijakan politik luar negeri berada di tingkat pusat namun pihaknya tetap membuka ruang untuk kerja sama dalam isu – isu kemanusiaan. “Kami minim informasi tentang Uyghur. Karena itu diharapkan kunjungan ini memberi wawasan yang lebih kredibel dan membuka peluang kerjasama yang bermanfaat, tambah Iwan Suryawan.
KAMP PENDIDIKAN
Delegasi IUETO Nur Muhammad juga menyoroti keberadaan Kamp Pendidikan yang mereka sebut tempat doktrinisasi bagi anak anak dan remaja Uyghur. Di sini mereka didoktrin untuk meninggalkan ajaran Islam dan menjalani gaya hidup yang dikendalikan oleh Pemerintah Tiongkok.
Tiongkok, kata Nur pada pertemuan itu, menyebarkan narasi yang tidak sesuai fakta. Seolah – olah, komunitas Uyghur diperlakukan dengan baik. Namun kenyataannya ada laporan kredibel dari lembaga internasional yang mengungkapkan terjadinya pelanggaran HAM. Bahkan, eksekusi tanpa proses hukum,” ungkap Nur.
Ia berharap Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dapat memainkan peran penting dalam mendukung perjuangan Hak komunitas Uyghur.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk menjajagi kolaborasi lebih lanjut antara Jabar dan Turki, termasuk kemungkinan menjadikan Bandung dan Istambul sebagai Sister City. “Kami siap kembali ke Indonesia untuk memperluas jejaring dan berbagi informasi yang kredibel,” tutup Nur Muhammad.***
