“Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan, tapi operasi mereka tetap berjalan. Cabut izin tapi operasi legal, apa namanya? Ini pelegalan ilegal!” sindirnya.
Kritik tersebut ia sandingkan dengan kegelisahan atas kondisi demokrasi.
“Demokrasi semakin elite. Dalam pemilihan langsung, yang dicalonkan hanya anak presiden. Negara ini mau dipimpin Gibran?” tanyanya retoris, menyoroti praktik dinasti politik.
Narasumber Lain Soroti Kebebasan Sipil, Geopolitik, dan Ekonomi
Kritik serupa dilontarkan Refly Harun yang menyoroti kriminalisasi kebebasan berpikir. Dengan menunjukkan buku “Jokowi’s White Paper”, ia menyatakan bahwa mengkriminalisasi pemikiran adalah pertanda demokrasi yang ‘sontoloyo’.
“Kalau ada pemerintahan yang masih mengkriminalkan orang berpikir, pasti negara itu demokrasinya sontoloyo,” ujarnya.
