Menurut Dino, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pengendalian inflasi pangan semakin kompleks, mulai dari dampak perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga karakteristik pasokan pangan yang musiman. Karena itu, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, BUMN logistik, dan pelaku usaha untuk memastikan harga pangan terkendali secara berkelanjutan.
Keterlibatan Pos Indonesia dalam GPIPS, lanjut Dino, merupakan bentuk kontribusi nyata perusahaan sebagai BUMN logistik nasional dalam mendukung agenda strategis pemerintah.
“Kami berkomitmen memastikan distribusi komoditas pangan berjalan efisien, cepat, dan tepat sasaran. Optimalisasi layanan, dukungan armada, hingga digitalisasi logistik menjadi fokus kami untuk membantu menjaga rantai pasok tetap kuat,” tambahnya.
