• Seluruh unsur pimpinan daerah menyelesaikan perbedaan pandangan melalui mekanisme internal pemerintahan, bukan melalui media sosial, agar perangkat daerah memperoleh kepastian rujukan kerja.
• Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat mengambil peran nyata dalam penanganan persoalan Cekungan Bandung, khususnya pada isu persampahan dan tekanan fiskal daerah.
• Pemerintah Kota Bandung membuka ruang dialog berkala dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan.
Demikian poin-poin penting hasil diskusi Forum Nya’ah ka Bandung, Senin (10/8). Diskusi serupa direncanakan berlangsung setiap dua pekan sekali.***
Page 7 of 7
