Program Desa Binaan Imigrasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan keimigrasian, seperti daerah kantong pekerja migran, wilayah transit dan perlintasan pekerja migran, kawasan dengan konsentrasi tenaga kerja asing (TKA) dan warga negara asing (WNA), hingga daerah yang memiliki potensi TPPO dan TPPM.
Berbagai kegiatan yang dapat dilaksanakan meliputi pelayanan keimigrasian, sosialisasi dan penyuluhan hukum, edukasi di sekolah, perguruan tinggi, pesantren dan komunitas, kunjungan kepada kelompok masyarakat, hingga edukasi digital melalui podcast dan media sosial.
Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat juga mendorong terbentuknya sistem peringatan dini atau *early warning system*. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi awal apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban keimigrasian.
