“Misalnya kebijakan di bidang pendidikan, lingkungan hidup, kepariwisataan, kependudukan, investasi, kemaritiman, dan kesehatan. Dengan lahirnya IDoKPI, maka dosen kebijakan publik dituntut untuk lebih aktif dan kritis terhadap berbagai isu nasional dan daerah yang berkaitan dengan kepentingan publik,” paparnya.
Sesi seminar nasional, menurut Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Nita Nurliawati, yang juga Wakil Direktur 2 Politeknik STIA LAN, juga dilaksanakan secara hibrid. Forum ilmiah ini menghadirkan 2 keynote speaker yaitu Prof. Dr. Budiman Rusli (UNPAD) dan Prof. Dr. Nuryanti Mustari (Universitas Muhammadiyah Makassar).
Selain itu, tampil sebagai narasumber, 6 orang pakar kebijakan publik, yaitu Dr. Syahruddin (Universitas Musamus Merauke), Dr. Syamsuddin Maldun (Universitas Bosowa Makassar), Dr. Ida Rochmawati (Universitas Tanjungpura Pontianak), Dr. Indra Kertati (Untag Semarang), Dr. Hendrikus T. Gedeona (Politeknik STIA LAN Bandung), dan Dr. Nur Hafni (Universitas Malikussaleh Aceh). Dengan berbagai perspektifnya, para pembicara memaparkan aspek historis, konseptual, empirikal dan dinamika kebijakan publik sebagai mata kuliah utama pada prodi administrasi publik, ilmu pemerintahan dan ilmu politik.
